Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada para legislator untuk tidak mencampuradukkan antara hasil sidang paripurna DPR kasus Bank Century dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 ke Badan Anggaran DPR RI.Dirinya berharap agar para wakil partai politik di DPR tidak melakukan boikot terhadap dirinya dengan tidak menyetujui rancangan APBN Perubahan tahun 2010 yang diajukan pemerintah.
“Saya masih optimis kalau partai politik memiliki kemampuan dan lebih meletakkan kepentingan nasional diatas kepentingan politik apalagi setelah kasus Bank Century,” ujarnya saat Foreign Media Gathering di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan.
Menurutnya jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010 maka dikhawatirkan akan mengganggu sejumlah program pemerintah. Di antaranya program subsidi beras bagi warga miskin yang semestinya naik menjadi 15 kilogram dari 13 kilogram, lalu belanja infrastruktur dan program rehabilitasi pada daerah-daerah bencana yang sifatnya mendesak.
“Jika (budget) tidak diubah, berarti kita akan belanja lebih sedikit dari yang semestinya,” tambahnya.
Salah satunya, terkait kebijakan untuk menaikkan tarif listrik dikatakannya bahwa jika pemerintah tidak melakukan penambahan subsidi maka tarif listrik seharusnya berlaku mulai Januari. Namun alasan untuk tidak melakukan kebijakan kenaikan tarif listrik pada enam bulan pertama di tahun 2010 karena pemerintah masih menjaga momentum ekonomi dan menjaga daya beli rumah tangga.
Dengan berbagai alasan dan pertimbangan tersebut dirinya berkeyakinan bahwa tidak ada satu pihakpun yang akan menghalangi kebijakan pemerintah untuk membuat ekonomi lebih baik termasuk partai politik. Dengan masuknya kasus Bank Century ke ranah hukum, maka dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada hukum terkait penyelesaian tersebut.
"Tidak ada seorangpun yang memiliki kepentingan untuk membuat perekonomian Indonesia lebih buruk. Oleh karena itu, semua kepentingan memang harus dipertemukan," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar