Partai Keadilan Sejahtera tidak melakukan pembahasan khusus menyusul teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring. Partai berlambang bulan sabit kembar itu pun tidak menyiapkan pengganti mantan Presiden PKS tersebut.
"Tidak ada pembahasan dan kami tetap akan mempertahankan Pak Tifatul sebagai delegasi dari PKS. Pak Tifatul sampai hari ini hingga lima tahun ke depan tetap perwakilan PKS di pemerintahan," terang Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Menurut Luthfi, posisi Tifatul di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II itu didasarkan pada hasil koalisi antara PKS dengan Partai Demokrat. "Teguran Presiden SBY terhadap kader kami tidak mempengaruhi posisinya dan teguran tersebut tidak berdampak langsung karena pelaku utama bukan menteri, tapi pejabat eselon I di Depkominfo," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden SBY beberapa waktu lalu angkat bicara mengenai RPM Konten Multimedia. Dari Istana Kepresidenan, Presiden SBY menilai Tifatul terlalu dini memberikan pernyataan tentang RPM Konten Multimedia.
"Berhati-hatilah dalam memberikan statement atau berkomunikasi dengan publik. Seolah-olah pemerintah ingin membatasi kebebasan, ingin mengatur lagi apa yang selama ini sudah jadi hak warga," ujar Presiden beberapa waktu lalu.
Teguran Presiden SBY itu dinilai banyak pengamat politik sebagai sinyal bahwa mantan Presiden PKS itu akan didepak dari jabatannya.
"Tidak ada pembahasan dan kami tetap akan mempertahankan Pak Tifatul sebagai delegasi dari PKS. Pak Tifatul sampai hari ini hingga lima tahun ke depan tetap perwakilan PKS di pemerintahan," terang Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Menurut Luthfi, posisi Tifatul di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II itu didasarkan pada hasil koalisi antara PKS dengan Partai Demokrat. "Teguran Presiden SBY terhadap kader kami tidak mempengaruhi posisinya dan teguran tersebut tidak berdampak langsung karena pelaku utama bukan menteri, tapi pejabat eselon I di Depkominfo," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden SBY beberapa waktu lalu angkat bicara mengenai RPM Konten Multimedia. Dari Istana Kepresidenan, Presiden SBY menilai Tifatul terlalu dini memberikan pernyataan tentang RPM Konten Multimedia.
"Berhati-hatilah dalam memberikan statement atau berkomunikasi dengan publik. Seolah-olah pemerintah ingin membatasi kebebasan, ingin mengatur lagi apa yang selama ini sudah jadi hak warga," ujar Presiden beberapa waktu lalu.
Teguran Presiden SBY itu dinilai banyak pengamat politik sebagai sinyal bahwa mantan Presiden PKS itu akan didepak dari jabatannya.
0 komentar:
Posting Komentar