Drama penyampaian pandangan akhir fraksi soal kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, Selasa lalu, diyakini membuat pimpinan koalisi besar, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga menjabat sebagai Presiden, menimbang untuk melakukan kocok ulang formasi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.Pada penyampaian pandangan tersebut, dua anggota koalisi, Partai Golkar dan PKS, seakan memilih untuk tidak berada dalam satu biduk lagi dengan menyebutkan Boediono—saat ini Wakil Presiden—dan Sri Mulyani—saat ini Menteri Keuangan—sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini.
Peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi mengatakan, Presiden saat ini memang tengah mempertimbangkan kocok ulang KIB II. "Demokrat sedang menggodok format koalisi agar lebih ramping dengan membuang Golkar dan PKS dari koalisi," ujar Burhanuddin.
Lantas, siapakah yang akan menggantikan posisi kedua partai besar itu di Parlemen agar Demokrat tetap menjadi mayoritas? Menurutnya, posisi keduanya akan digantikan oleh Partai Gerindra. Secara matematika politik, bersama dengan Gerindra, PAN, PPP, dan PKB, jumlah kekuatan Demokrat di Parlemen mencapai 50,89 persen.
"Meski posturnya lebih kecil, Demokrat merasa lebih solid karena koalisi tambun sudah dianggap tidak moncer lagi menghadapi kasus Century," jelas lulusan Australia National University ini.
Sebenarnya, indikasi merapatnya Gerindra ke barisan pemerintah sudah terendus beberapa saat menjelang pembacaan pandangan akhir fraksi. Beberapa anggota Pansus yang vokal, seperti Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, sempat mengutarakan kekhawatirannya.
Indikasi akhirnya semakin terang benderang ketika Fraksi Gerindra tidak menyebutkan nama pihak yang paling bertanggung jawab pada kasus Century. Padahal, Gerindra, yang termasuk dalam Tim Sembilan, adalah fraksi yang selama ini sangat vokal pada pemeriksaan Pansus.
Burhanuddin mengatakan, saat ini hubungan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto dan SBY pun semakin mesra. "Prabowo menjenguk ibu SBY ketika sakit. Dia juga satu angkatan dengan SBY di Akabri," ujarnya.
Ditambahkan, sejarah masa lalu Prabowo yang kelam dengan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Jenderal TNI (Purn) Wiranto membuat Gerindra sulit satu kongsi dengan Hanura di blok oposisi.
Rekomendasi akhir Pansus gembos
Burhanuddin mengatakan, jika Gerindra benar bergabung ke kubu pemerintahan, format koalisi baru ini bisa melemahkan semangat Golkar dan PKS, yang berpotensi merapat ke kubu oposisi. Bergabungnya kedua partai tersebut ke kubu oposisi diperkirakan tidak akan semulus yang dibayangkan.
"PKS sulit akur dengan PDI-P karena alasan ideologis. Golkar juga by nature tidak punya potongan oposisi karena banyak kepentingan bisnis elite Golkar yang akan terganggu. Kocok ulang koalisi ini potensial memandulkan sikap Golkar dan PKS di sidang paripurna nanti. Mereka bisa balik badan," ujarnya.
Soal kocok ulang kabinet, ketika dikonfirmasi ke Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Kamis ini, dikatakan secara singkat, Presiden sama sekali belum berbicara.
0 komentar:
Posting Komentar