Sekjen DPR Bangun "Kerajaan" Sendiri

Pemborosan anggaran yang dikelola Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (Sekjen DPR) sulit dimonitor anggota dewan, karena budaya birokrasi yang senang menghambur-hamburkan uang negara.
Sebab itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit terhadap pengadaan semua fasilitas dan barang di rumah wakil rakyat tersebut untuk menekan pemborosan. Demikian hal itu diutarakan Yuna Farhan dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra).

"Sekjen DPR sudah membangun kerajaan sendiri dan sulit disentuh, ini birokrasi yang belum berubah. Mereka punya atasan birokrasi di pemerintahan dan dewan sulit mengendalikannya, padahal pengadan fasilitas ada di wilayah DPR," papar dia.

Sebab itu, kata Yuna, pengadaan fasiltas pendukung DPR harus mendapat pengawasan ketat misalnya dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Jadi, harus ada pembenahan di internal Sekjen DPR. "Selain itu, BPK perlu melakukan audit terhadap pengadaan barang di DPR, karena selama ini terjadi pemborosan, padahal yang dipakai uang rakyat," tandasnya.

Menurut dia, banyak indikasi pemborosan penggunaan dana di Sekjen DPR tidak hanya masalah komputer mewah saat ini. Sebelumnya sempat dirubutkan pengadaan laptop, TV LCD, renovasi gedung, dan lainnya.

Sekadar diketahui, pengadaan fasilitas komputer baru di ruang kerja anggota DPR sempat menuai kritik. Komputer tersebut dinilai terlalu mewah dan kurang sesuai dengan kebutuhan kerja-kerja administratif.

Harga komputer desktop dengan merek Dell seri Studio One 19 dengan layar LCD ukuran 18.5 inch dan keyboard serta mouse optik itu juga lumayan mahal. Ditaksir setiap unitnya seharga USD1.644. Untuk pembelian satu unit tentu tidak akan banyak menguras kas negara. Namun bila dikalikan 560 unit tentu akan lain hasilnya.

Menyikapi masalah ini, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan pihaknya sudah buat aturan bahwa setiap pengadaan yang menyangkut kebutuhan anggota dewan harus dilaporkan ke BURT terlebih dahulu.

Marzuki memastikan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akan melakukan audit terhadap pengadaan komputer baru. Dalam melaksanakan tugasnya, BURT akan berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan apakah pengadaan komputer bagi anggota dewan masih dalam batas kewajaran atau tidak.