Sikap tegas ditunjukkan Komnas Perlindungan Anak menyikapi rencana pemeriksaan dubur anak-anak jalanan. Apabila hal itu benar dilakukan, maka Komnas Anak bersama para aktivis anak bakal menggelar demo.“Kita akan bergerak melawan itu,” tegas Sekjen Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait.
Selain menggelar aksi, tindakan lain yang mungkin bakal diambil adalah mengajukan gugatan class action atas kebijakan Pemprov DKI. Pasalnya, tindakan memeriksa dubur anak jalanan merupakan bentuk pelanggaran HAM.
Sejatinya tanpa diperiksa, secara otomatis korban sodomi akan melapor. “Kita sepakat ada pemetaaan anak jalanan, tapi untuk pemeriksaan dubur gak perlu diumumkan ke masyarakat,” ujarnya.
Arist telah mendapat konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa tidak akan ada operasi pemeriksaan dubur anak jalanan seperti yang sudah terjadi di Bekasi beberapa waktu lalu. Untuk memastikan itu, Arist bersama sejumlah aktivis anak lain akan meluncur ke polda.
“Kita akan pastikan. Karena kabarnya polda tidak akan melakukan pemeriksaan dubur anak jalanan, tapi Dinas Sosial Pemprov DKI yang akan menggelarnya,” ujarnya.
Seperti diketahui, Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya akan menggelar operasi anak jalanan secara serentak di lima wilayah di Jakarta pada hari ini. di Jakarta Utara operasi telah dilakukan sejak pukul 06.00 WIB tadi pagi. Adapun di Jakarta Pusat sudah dimulai pada pukul 09.00 WIB. Di wilayah lain, operasi akan digelar pada siang nanti.
“Katanya Pemprov DKI punya anggaran Rp50 miliar untuk anak jalanan. Kegiatan semacam ini dengan menerjunkan 50 personel kan memboroskan anggaran saja,” tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar